Hadiri HKG PKK Ke-51, Wali Kota Kediri Ajak Selesaikan Masalah Kekerasan pada Anak dan Stunting

Kediri, KORANMEMO.COM - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menekankan dua hal penting untuk diselesaikan bersama. Yakni mengenai kekerasan pada anak dan menekan stunting.

Dua hal tersebut bisa diselesaikan dengan kolaborasi berbagai pihak termasuk PKK.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-51, Jumat (17/3) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

"Terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini serta banyak juga insight dari PKK untuk Pemerintah Kota Kediri. Dengan masukan itu kita bisa bergerak lebih besar dan membawa dampak positif. Di PKK juga ada edukasi di masyarakat mengenai banyak hal," ujar Wali Kota Kediri.

Baca Juga: Wali Kota Blitar Serahkan Bantuan Peralatan untuk Wirausaha, Pesannya: Jangan Dijual Ya…

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan kasus kekerasan pada anak ini seperti fenomena gunung es.

Wali Kota Kediri menambahkan, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi untuk memberantas kasus kekerasan pada anak.

Pemerintah Kota Kediri bersama berbagai pihak telah mendeklarasikan mencegah kekerasan pada anak.

Di Kota Kediri anak-anak harus dilindungi agar dapat bermain dengan senang dan mendapat pendidikan yang layak.

"Saya juga berharap Bapak Ibu semua dan organisasi wanita juga ikut menjadi pelindung bagi anak-anak. Bahkan baru-baru ini Bapak Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden untuk penghapusan kekerasan pada anak. Ini masalah serius yang harus segera kita selesaikan bersama," ungkap Wali Kota Kediri.

Baca Juga: Beberapa Kali Dirazia, PKL Utara Pasar Ngemplak Tulungagung Tetap Bandel, Tidak Ada Sanksi Sih…

Berikutnya, Wali Kota Kediri juga mengajak untuk menyelesaikan masalah stunting.

Dimana masalah stunting ini kompleks dan harus kerja keras untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Kota Kediri bersama PKK juga terus memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi anak.

Pemerintah Kota Kediri harus memiliki data stunting untuk bisa mengintervensi dengan kebijakan.