Ponorogo, KORANMEMO.COM- Puluhan pemilik warung yang berada di pasar Janti Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo menggeruduk balai desa setempat.
Para pemilik warung yang mayoritas perempuan alias emak-emak tersebut menuntut kepala Desa Ngrupit untuk membuka transparansi pendapatan asli desa (PAD).
Dalam aksinya para pemilik warung juga membawa sejumlah poster bernada protes terkait kinerja dari kepala desa Ngrupit yang dinilai tak transparan dalam pengelolaan PAD.
Arif Priyono koordinator aksi mengatakan bahwa setiap bulannya pemilik warung diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 35 ribu ditambah dengan perpanjangan sewa setiap tahun yakni sebesar Rp 100 ribu.
Dalam aksinya para pemilik warung juga membawa sejumlah poster bernada protes terkait kinerja dari kepala desa Ngrupit yang dinilai tak transparan dalam pengelolaan PAD.
Arif Priyono koordinator aksi mengatakan bahwa setiap bulannya pemilik warung diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 35 ribu ditambah dengan perpanjangan sewa setiap tahun yakni sebesar Rp 100 ribu.
Namun, jumlah tersebut tidak sesuai dengan PAD Ngrupit yang hanya Rp 5 Juta per tahun.
Padahal di pasar Janti sedikitnya ada 50 warung serta toko yang masih beroperasi.
"Katanya lurah cuma Rp 5 juta PAD-nya setiap tahun, itu tidak mungkin dari pasar Janti saja itu Rp 38 juta belum pasar yang lain," ungkap Arif Priyono kepada wartawan koranmemo.com, Kamis (30/3/2023).
Dirinya menambahkan, bahwa pemilik warung memiliki bukti berupa karcis pembayaran setiap bulannya. Pemilik warung juga mengancam akan membawa ke jalur hukum jika tidak ada transparansi PAD Ngrupit.
Pun, para pemilik warung tidak keberatan jika rencana pemerintah desa untuk merevitalisasi pada Janti karena itu memang tanah milik desa. Asal PAD yang selama ini dijalankan harus dibuka secara transparan.
"Katanya lurah cuma Rp 5 juta PAD-nya setiap tahun, itu tidak mungkin dari pasar Janti saja itu Rp 38 juta belum pasar yang lain," ungkap Arif Priyono kepada wartawan koranmemo.com, Kamis (30/3/2023).
Dirinya menambahkan, bahwa pemilik warung memiliki bukti berupa karcis pembayaran setiap bulannya. Pemilik warung juga mengancam akan membawa ke jalur hukum jika tidak ada transparansi PAD Ngrupit.
Pun, para pemilik warung tidak keberatan jika rencana pemerintah desa untuk merevitalisasi pada Janti karena itu memang tanah milik desa. Asal PAD yang selama ini dijalankan harus dibuka secara transparan.
"Dibongkar monggo milik desa, tapi PAD harus transparan, dana dari pasar harus transparan. Selama ini tidak transparan," tegasnya
Ditempat yang sama, Kades Ngrupit Suherwan mengatakan bahwa PAD yang di dapat dari pasar Janti sebesar Rp 6,5 Juta. Jumlah tersebut merupakan angka bersih setelah dikurangi upah penarik dan pemeliharaan pasar.
"Silahkan kalau mau dihitung, itu girik (karcis.red) retribusi dikumpulkan, kita teliti bareng bareng biar harus klir," jelasnya.
Kades menyebut bahwa hanya ada 32 warung atau toko yang masih aktif berjualan di pasar Janti. Sehingga yang diperoleh dari retribusi hanya jumlah tersebut. Sedangkan persoalan pembokaran dirinya menambahkan masih dalam proses musyawarah dengan warga yang memilik tanah di daerah pasar tersebut.
"Yang ada orangnya 30an yang aktif jualan iya itu dapatnya, nanti kita musyawarah kita rembug, ada BPD," tandasnya
Masa akhirnya membubarkan diri setelah kesepakatan akan ada rapat bersama pada Minggu depan.
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor Achmad Saichu
