Tulungagung, KORANMEMO.COM - Lumbung pangan masyarakat (LPM) di Kabupaten Tulungagung belum sebanding dengan jumlah desa.
Pasalnya, dari 257 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung, baru sekitar puluhan LPM saja yang tersedia.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Agus Suswantoro, mengatakan, tidak semua desa/kelurahan memiliki LPM.
Hal itu dikarenakan tidak semua desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung yang juga memiliki area persawahan.
Baca Juga: Tulungagung Jadi Tiga Besar Pemasok Babi dari Jawa Timur, Pasarnya Sampai Bandung dan Jakarta
Berdasarkan data miliknya, sampai saat ini baru ada 52 LPM di Kabupaten Tulungagung yang kondisinya masih beroperasi.
Dikarenakan baru ada puluhan LPM saja di Kabupaten Tulungagung, tentu jumlahnya belum berbanding lurus dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Tulungagung.
"Baru ada 20,23 persen desa/kelurahan di Tulungagung yang punya LPM. Memang idealnya satu desa/kelurahan itu punya satu LPM," kata Agus Suswantoro, Selasa (6/6/2023).
Fungsi LPM sendiri, jelas Agus, sebagai wadah atau tempat untuk memastikan agar masyarakat tidak kekurangan kebutuhan pangan terutama pada musim-musim tertentu.
Maka dari itu, memang seharusnya setiap satu desa/kelurahan memiliki setidaknya satu LPM.
Terlebih lagi, Kabupaten Tulungagung sendiri menjadi penyuplai beras di Jawa Timur yang mana masuk empat besar.
Baca Juga: Tujuh Kursi Kepala OPD Kosong Pemkab Blitar Kini Diisi Plt, Ini Penyebabnya
Hanya saja memang terbatasnya anggaran APBD untuk membangun LPM, sehingga ketersediaan LPM belum menyeluruh di semua desa/kelurahan.
"Meski kita keterbatasan anggaran, jumlah 52 LPM itu sudah termasuk bagus meski sebenarnya masih kurang," jelasnya.
Disinggung terkait pembangunan satu LPM sendiri, Agus mengungkapkan jika pihaknya sendiri memerlukan anggaran senilai Rp 200 juta untuk membangun satu LPM saja.
