• Selasa, 26 Oktober 2021

Pasangan Nikah Siri Bisa Urus Adminduk, Dispendukcapil Kabupaten Madiun Terkendala Anggaran

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 18:09 WIB
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Madiun Ahmad Sofingi. (Dian/Juremi/Memo)
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Madiun Ahmad Sofingi. (Dian/Juremi/Memo)

Madiun, koranmemo.com - Pasangan nikah siri atau nikah secara agama bisa mengurus administrasi kependudukan (adminduk) seperti kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran anak. Syaratnya bisa menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan dan Perceraian.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi, Rabu (13/10).

"Hal itu sesuai Permendagri terbaru Nomor 108, 109 tahun 2019 ada SPTJM Perkawinan Perceraian atau nikah siri," katanya.

Sofingi menjelaskan, apabila penduduk mempunyai anak dan tidak bisa menunjukkan buku nikah, sedangkan pada KK muncul nama mereka sebagai bapak ibu dari anaknya bisa menggunakan SPTJM Pasutri sebagai pengganti buku nikah.

Hal ini biasanya terjadi karena orang tersebut menikah secara sah dan terdata di Capil. Namun tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan buku nikah.

Mayoritas dialami oleh orang yang hampir tua yang buku nikah orang tuanya hilang atau orang tua sudah meninggal dan buku nikah sudah tidak ada sedangkan mereka ingin membuat akta untuk keperluan tertentu.

"Dimungkinkan karena sesuatu hal di pencatatan administrasi buku nikah di KUA baru tahun 1971. Sedangkan kehidupan berjalan sebelum itu juga sudah ada pencatatan dan belum tertib," katanya.

Dari tahun 2020 hingga saat ini, lanjutnya, di Kabupaten terdapat 68 anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta dengan frasa baik dari orang tua yang telah menikah namun tidak dapat menunjukkan buku nikah maupun nikah siri.

"Kita mendorong masyarakat yang masih memiliki akta kelahiran maupun KK berfrasa untuk mengikuti sidang isbat agar pernikahan mereka sah secara agama maupun negara," jelasnya.
Sejak 2017 hingga 2019, tambahnya,  telah menjalankan sidang isbat masal bekerja sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, diikuti lebih dari 500 orang.

Namun selama pandemi tahun 2020 dan 2021 Dispendukcapil tak lagi kebagian anggaran untuk melaksanakan isbat masal. Dan berencana mengajukan di tahun 2022, dengan harapan bisa diamini Pemerintah Daerah agar 68 anak yang masih memiliki akta berfrasa tersebut bisa tertangani.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Terkini

Awas ! Penipuan Catut Nama Kajari Kota Madiun

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:36 WIB

PRT Ditemukan Tewas Berlumuran Darah

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:06 WIB

Toko Modern Ditutup, Potensi PAD Terancam Hilang

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Dua Gudang Pengolahan Limbah Kayu di Ngawi Terbakar

Selasa, 12 Oktober 2021 | 23:00 WIB
X