• Senin, 29 November 2021

Tidak Punya Wewenang Mengadili, PN Blitar Tolak Gugatan Penggugat Hotel Santika

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:41 WIB
LANJUT TERUS: Suyanto di lokasi Hotel Santika di Jalan Ir Soekarno Blitar.  (Aziz/Memo)
LANJUT TERUS: Suyanto di lokasi Hotel Santika di Jalan Ir Soekarno Blitar. (Aziz/Memo)

Blitar, koranmemo.com - Gugatan sebagian warga yang tinggal di sekitar Hotel Santika Kota Blitar yang menolak pembangunan, akhirnya  kandas. Pengadilan Negeri (PN) Blitar menolak karena tidak berwenang mengadili.
 
Kepastian itu diungkapkan Suyanto Kuasa Hukum PT Bumi Arta Mas yang menaungi pembangunan hotel.
 
Kepada koranmemo.com dia mengakui bahwasanya lembaga pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili kasus pendirian hotel yang berada di Jalan Ir Soekarno itu.
 
"Intinya mengabulkan eksepsi tergugat 1, tergugat 2 dan turut tergugat. Dalam hal ini salah satu tergugat adalah klien kami. Berarti untuk di Blitar sudah final. Kami sangaf bersyukur keputusan ini," kata Suyanto, Kamis (14/10/2021) ditemui di lokasi hotel.
 
Dia mengatakan, dalam putusan PN Nomor 89/Pdt.G/2021/PNBlt disebutkan dengan jelas tertanggal 29 September, mengabulkan eksepsi tergugat.
 
"Sifatnya putusan sela karena PN Blitar tidak berwenang mengadili. Karena ini sebenarnya kaitannya dengan dokumen ya PTUN," ujar Suyanto.
 
Pihaknya sebenarnya jauh-jauh sudah yakin dan seyakin-yakinnya. Bahwasanya percuma dibawa ke meja hijau.
 
Karena anggapan yang dilakukan penggugat dalam hal ini sebagian warga Lingkungan Sendang, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan ada kesalahan dalam pembangunan hotel sebenarnya tidak beralasan.
 
Pasalnya dokumen dalam bentuk perizinan semuanya lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. "Dan yang mengeluarkan izin itu lembaga kredibel sesuai dengan tupoksinya," kata Suyanto.
 
Suyanto mencontohkan seperti keluhan warga soal kekhawatiran mempengaruhi mata air atau sumber juga tak beralasan. Karena nantinya hotel menggunakan tandon PDAM.
 
Termasuk di antaranya air untuk kolam renang. Begitu juga untuk keperluan air lainnya, juga tetap mengandalkan PDAM.
 
Padahal sebenarnya di sekitar hotel ada lima sumur. "Tetapi tidak sepenuhnya digunakan kalau sumur di sekitar hotel. Nantinya full PDAM. Dan sumur ini sudah ada sebelum hotel dibangun," jelas Suyanto.
 
Suyanto menambahkan lagi, pihaknya pun siap jika penggugat menempuh jalur lain untuk mencari keadilan. Seperti mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya. Pihaknya menyatakan siap meladeni.
 
"Dari dulu siap. Di PN Blitar siap kalaupun dibawa ke PTUN kami juga siap. Semua dokumen lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya lagi.
 
Seperti diketahui Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) memprotes pembangunan Hotel Santika. Sebagai bentuk protesnya demo ke Pemkot Blitar. Massa menilai ada yang salah dalam pembangunan hotel kaitannya dengan izin.
 
Menurut koordinator KRPK, M. Trijanto yang disoroti yakni soal Amdal yang keluar pada 2020 tetapi pembangunan sudah dilakukan pada 2019.
 
Selain itu juga soal jumlah lantai dan lokasi hotel yang dekat mata air. Trijanto mendesak kepada pemkot untuk mengkaji ulang pembangunan hotel.
 
Trijanto juga  menggugat wali Kota Blitar, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP dan PT yang menaungi pembangunan hotel. Gugatan ke PN dilakukan karena dua kali mediasi gagal.  
 
Reporter : Abdul Aziz Wahyudi
Editor      : Muji Hartono

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Kata BKD Soal ASN Pemkot Blitar yang Terima Bansos

Jumat, 26 November 2021 | 17:57 WIB

Sembilan ASN Masuk Daftar Penerima Bansos 

Kamis, 25 November 2021 | 21:30 WIB

Gagal Menanjak, Truk Boks Nyaris Nyemplung Jurang

Rabu, 24 November 2021 | 19:12 WIB

Hujan Lebat Robohkan Rumah di Kanigoro 

Rabu, 17 November 2021 | 07:06 WIB
X