• Kamis, 20 Januari 2022

JPU Hadirkan Plt Bupati sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nganjuk Nonaktif

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:09 WIB
Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi saat memberikan kesaksian.  (Tim Penerangan Kejari Nganjuk)
Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi saat memberikan kesaksian. (Tim Penerangan Kejari Nganjuk)
Nganjuk, koranmemo.com - Persidangan ke-8 perkara tindak pidana korupsi  terkait penerimaan dan pemberian uang dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan terdakwa NRH Bupati Nganjuk (nonaktif) dan kawan-kawan, digelar dengan agenda pembuktian, Senin (18/10/2021).

Sidang kali ini berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Biasanya sidang dilakukan secara daring di dua tempat yang berbeda. Namun sidang kali ini, NRH Bupati Nganjuk (nonaktif) dan kawan-kawan didatangkan langsung di ruang sidang.

 Ini setelah terdakwa NRH Bupati Nganjuk (nonaktif) dan kawan-kawan, dijemput dari Rutan Kelas II B Nganjuk untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

 Selain NRH, 6 terdakwa lainnya tersebut, yaitu MIM (asisten pribadi Bupati Nganjuk), Dup (Camat Pace), Tri (Mantan Camat Sukomoro), ES (Camat Tanjunganom), Har (Camat Berbek), dan BS (Camat Loceret).

 Selesai sidang, para terdakwa dibawa ke Cabang Rutan Klas 1 Surabaya, dengan penanggungjawab Andie Wicaksono, SH., MH., Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk.

 Dalam agenda pemeriksaan saksi (pembuktian) pada persidangan yang ke-8 ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan menghadirkan 13 orang saksi, salah satunya Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

 Adapun saksi-saksi laninnya berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Nganjuk hingga kepala desa (kades).

 Mereka dimintai kesaksian terkait dugaan uang setoran, untuk promosi jabatan ASN di kantor kecamatan dan pemkab, maupun tasyakuran pelantikan perangkat desa.

 Tim JPU gabungan meliputi tim dari Kejaksaan Agung yaitu Eko Baroto, SH., MH., dan tim dari Kejari Nganjuk yaitu Andie Wicaksono, SH., MH., dan Sri Hani Susilo, SH.

 Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH. dengan Anggota Majelis Hakim, Emma Ellyani, S.H., M.H., dan Abdul Gani, S.H., M.H., serta dihadiri penasihat para terdakwa.

 Dalam kesaksiannya, Marhaen Djumadi mengaku tidak tahu banyak terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, saat ia masih menjabat wakil bupati mendampingi NRH.

"Mutasi jabatan itu merupakan kewenangan penuh Bupati Novi," ujar Marhaen Djumadi di hadapan majelis hakim.

Selama menjabat Wakil Bupati Nganjuk, lanjut Marhaen, ia tidak pernah dimintai pendapat terkait mutasi jabatan. "Karena memang tidak ada kewajiban," kata Marhaen.

Ketika salah satu penasihat hukum terdakwa bertanya kepada Marhaen, apakah pernah dimintai uang sebagai ucapan terima kasih kepada Bupati Novi, dalam kapasitasnya sebagai pejabat, Marhaen pun menjawab tidak pernah.

Andie Wicaksono tim JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Nganjuk, Selasa (19/10/2021) mengatakan, persidangan berjalan lancar dan menjadi perhatian masyarakat Nganjuk terbukti dengan dihadiri banyak pengunjung.

 “Agenda persidangan selanjutnya yakni sidang pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi ahli dan saksi ade charge digelar pada Jumat 22 Oktober 2021,” ucapnya.

Editor : Muji Hartono

Halaman:
1
2

Editor: Koran Memo

Tags

Terkini

Puluhan Personel Polres Nganjuk Dites Urine Dadakan

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:51 WIB

Hemat Lahan, Petani Asal Bagor Gunakan Metode Bamele

Minggu, 9 Januari 2022 | 19:44 WIB

Tahun 2022, BNNK Nganjuk Maksimalkan P4GN

Jumat, 7 Januari 2022 | 19:18 WIB

Bupati Nganjuk Nonaktif Dihukum 7 Tahun Penjara

Kamis, 6 Januari 2022 | 21:16 WIB
X