• Rabu, 8 Desember 2021

Ini Langkah Dinas Perikanan Lamongan untuk Tanggapi Keluhan Nelayan

- Senin, 25 Oktober 2021 | 17:38 WIB
Kepala Dinas Perikanan saat diwawancarai wartawan
Kepala Dinas Perikanan saat diwawancarai wartawan

Lamongan, koranmemo.com - Nelayan di Lamongan sempat menyampaikan keluhan mereka terkait kebijakan retribusi terhadap aktivitas penangkapan ikan di laut.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dianggap memberatkan bagi nelayan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Hendro Setyo Budi, mengaku tidak dapat berbuat banyak. Meskipun ia tahu persis bahwa kebijakan itu akan memberatkan bagi nelayan.

"Dengan pemberlakuan ini nelayan sangat berat. Total kapal yang ada di Lamongan ada 3450, tentu mereka sangat terdampak. Namun, kebijakan tersebut kami tidak ada kewenangan karena dari pusat. Tapi bagaimanapun ini (nelayan lamongan) adalah masyarakat kami. Harus kami carikan solusi yang terbaik," katanya, Senin (25/10).

Dalam jangka pendek, Dinas Perikanan berupaya melakukan pendampingan kepada nelayan yang terimbas kebijakan tersebut.

"Paling tidak kami melakukan pendampingan kepada nelayan. Kami kemarin sudah diskusi sudah koordinasi dengan kelompok-kelompok nelayan dan rencananya dalam waktu dekat akan menemui para nelayan lagi. Dari situ nanti harusnya bagaimana dicarikan solusi yang terbaik," tandasnya.

Menurutnya, sebelum ada PP nomor 85 tahun 2021, sudah banyak kewajiban yang dilakukan oleh nelayan di sektor perikanan.

Kewajiban itu pun sejatinya sudah cukup membebani para nelayan. Untuk perbaikan kapal biayanya juga mahal.

"Ini yang terdampak nelayan secara nasional. Yang sudah bergerak itu Jawa tengah dan Jawa Barat, Jawa Timur masih menunggu. Nelayan kalau ada apa-apa ini datang kesini (dinas perikanan). Aspirasi nelayan ini tetap kami dengar dan semoga bisa tersampaikan atau istilahnya menyambungkan ke Provinsi (Gubernur)," ucapnya.

Ia menilai kenaikan retribusi dalam kebijakan tersebut terlalu tinggi. Peningkatan PNPB nya sangat signifikan hingga bisa mencapai 400 persen. Untuk itu ia berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

"Saya harap pemerintah Provinsi juga harus turun ke para nelayan. Dan ke depan ada evaluasi lagi dari Pusat, ada kajian lagi terkait kebijakan ini, sehingga nelayan yang di bawah ini tidak mengeluh atas tarif yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Reporter : Nanda Setiyawan
Editor : Irwan Maftuhin

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

PN Lamongan segera Terapkan e-Bima

Selasa, 19 Oktober 2021 | 15:47 WIB

Gandeng Unisla, Ini Sasaran Vaksinasi Polres Lamongan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:14 WIB

DPMD Lamongan Keluhkan E-Dabu

Jumat, 24 September 2021 | 01:00 WIB

Seribu Lebih Warga Sekaran Cairkan BPUM

Kamis, 23 September 2021 | 23:23 WIB
X