• Senin, 29 November 2021

LSM WKR Ancam Gugat Perhutani KPH Ngawi, Ini Alasannya

- Senin, 25 Oktober 2021 | 20:35 WIB
Koordinator Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) Budi Santoso (kiri) saat menggelar konferensi pers
Koordinator Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) Budi Santoso (kiri) saat menggelar konferensi pers

Ngawi, koranmemo.com - LSM Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) mengancam Perum Perhutani KPH Ngawi ke meja hijau lewat gugatan class action dan laporan dugaan tindak pidana korupsi.

Koordinator badan Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) Budi Santoso menjelaskan, pihaknya menempuh jalur hukum, karena pihak KPH Ngawi tidak mengindahkan perjanjian kerjasama dengan kelompok tani terkait kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah BKPH Pandean tahun 2018.

Saat ini, pihak KPH Ngawi telah menarik kembali lahan yang telah dimanfaatkan kelompok tani tebu. "Kami sudah telaah bahwa disitu ada perbuatan melawan hukum dan kita juga akan melaporkan dugaan korupsi mulai tahun 2018 hingga 2021," katanya, Senin (25/10/2021).

Dari sisi pidana, lanjutnya, lantaran adanya dugaan penarikan liar dalam pemanfaatan lahan perhutani tersebut. "Apakah pungli itu dilakukan oknum petugas lapangan atau disetorkan kepada pimpinan lembaga KPH, penyidik yang akan mengusut," jelasnya.

Sementara, koordinator kelompok tani hutan Samto menambahkan, penggusuran yang diduga dilakukan oleh KPH Ngawi terhadap kelompok tani hutan berdampak bagi masyarakat mengalami penggangguran.

"Awalnya teman - teman sepakat untuk mengembalikan fungsi kelestaraian hutan sejak tahun2018. Namun kenyataannya saat ini sekitar 99 persen ditarik kembali oleh perhutani untuk dijadikan tanaman tebu,"

Untuk luas lahan yang digusur saat ini mencapai 50 hektare dan direncanakan akan menjadi 185 hektare dan untuk luasan yang dikelola sekitar 200.

Terpisah, Administratur Perhutani KPH Ngawi Tulus Budyadi menjelaskan, awalnya dalam konflik tanaman tebu ilegal atau disebut konflik tenurial, pihak WKR mengajukan kerjasama untuk pendampingan tanaman tebu di KPH Ngawi pada 15 Desember 2017.

Kemudian terbitlah nota kesepakatan bersama pada 26 Oktober 2018. Di dalam klausulnya pada pasal 4 berbunyi kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani para pihak untuk jangka waktu sampai dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tamanan tebu dibuat oleh para pihak.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Terkini

Wabup Tinjau Proyek RS Mantingan, Begini Progresnya

Jumat, 19 November 2021 | 06:28 WIB

Museum Trinil dan Wisata Tawun Ngawi Mulai Buka

Minggu, 7 November 2021 | 19:33 WIB

Bangunan RPH Unggas Senilai Rp 400 Juta Mangkrak

Sabtu, 6 November 2021 | 10:26 WIB

19 Desa di Ngawi Belum Serap Dana Desa

Sabtu, 6 November 2021 | 10:23 WIB

PPKM Level 2, Kabupaten Ngawi Buka Tempat Wisata

Kamis, 4 November 2021 | 09:43 WIB
X