• Selasa, 24 Mei 2022

Sebanyak 732 GTT dan PTT di Kota Kediri Terdata Penerima Insentif Daerah

- Senin, 22 November 2021 | 18:16 WIB
Ilustrasi guru (istimewa)
Ilustrasi guru (istimewa)

Kediri, koranmemo.com - Data tersebut didapat dari Forum Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHRI) Kota Kediri di bawah PGRI.

Ketua Forum PGHRI Kota Kediri, Badrul Munir, menjelaskan mulai 2019, GTT telah mendapat
perhatian dari pemerintah setelah melakukan upaya melalui birokrasi DPR dan kementerian terkait.

Sejak itu sampai 2021 sudah dua kali pemerintah membuka formasi PPPK.

“Di Kota Kediri ada sebanyak 723 GTT dan PPT yang terdaftar sebagai menerima insentif
daerah tahun 2021. Sementara saat dibuka PPPK guru yang ikut tes sebanyak 410 guru dan yang lolos 103,” katanya.

Baca Juga: Arthur Irawan Bergabung Persik Kediri di Yogyakarta

Baca Juga: Tiga Pelaku Diamankan, Polres Trenggalek Amankan 388,73 Gram Sabu dan Ribuan Pil Dobel L

Sebenarnya ada sebanyak 158 formasi PPPK yang dibuka pada tahun ini.Tapi karena sebagian belum memenuhi kriteria sisa kuota sebanyak 55 PPPK, guru akan dialihkan tahun depan.

“Sudah ada informasi dari BKN untuk mengusulkan informasi tahun 2022. Jadi kemarin yang belum lulus akan masuk ke tahap selanjutnya,” imbuhnya.

Sesuai rapat antara pemerintah pusat perwakilan Forum PGHRI, Arul mengatakan, jika akan ada satu juta formasi PPPK guru secara nasional.

Perekrutan formasi dilakukan secara bertahap selama 3 sampai 4 tahun mendatang.

“Apa yang kami sampaikan di road map, ada 5 poin, salah satunya 1 juta formasi guru PPPK
diterima pemerintah. Tahun 2021 sampai 2024 ini disediakan 1 juta formasi oleh pemerintah. Disitu ada titik terang dan kebahagiaan bagi guru non K,” papar Arul.

Sebelum mendapatkan perhatian dari pemerintah, menurut Arul, GTT hanya mendapatkan
sekitar Rp 50 ribu sampai Rp 350 ribu perbulan.

Itu karena penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya bisa digunakan 15 persen untuk kepentingan lain.

Kini saat aturan 50 persen BOS bisa digunakan untuk menggaji GTT perbulan bisa menerima Rp 500 ribu lebih.

Sampai saat ini, PGHRI masih memperjuangkan rekan-rekan seprofesi yang belum terakomodir di PPPK.

Arul terus menyurati pemerintah daerah dan anggota dewan. Surat yang berikan pun tidak hanya tuntutan, tapi juga berterimakasih karena suara mereka mendapat tanggapan dari pemerintah.

Selain itu forum ini juga memberikan masukan serta evaluasi terkait sistem perekrutan P3K
selama ini. Sebab ada beberapa GTT yang belum bisa mendaftar karena proses birokrasi yang harus dipenuhi.

Reporter : Dhita Septiadarma
Editor : Gimo Hadiwibowo

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X