• Senin, 29 November 2021

Ini Kenaikan UMK Kediri Tahun 2022 yang Diusulkan Bupati Kediri ke Gubernur Jatim

- Rabu, 24 November 2021 | 17:29 WIB
Dwi Hari Winarno Kepala Disnaker Kabupaten Kediri. (bakti/memo)
Dwi Hari Winarno Kepala Disnaker Kabupaten Kediri. (bakti/memo)

Kediri, koranmemo.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengusukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Kediri ke Gubernur Jatim.

Kenaikan UMK yang diusulkan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, dari Rp 2.033.500 di tahun 2021, menjadi Rp 2.043.000 pada tahun 2022.

Kenaikan UMK Kediri yang diusulkan Bupati Hanindhito ke Gubernur Khofifah itu hanya Rp10.000, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19.

Dwi Hari Winarno Kepala Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) Kabupaten Kediri menjelaskan penetapan untuk UMK akan dilakukan oleh Gubernur Jatim.

Baca Juga: Tanah Longsor Mengancam, Satgas Bencana Kabupaten Trenggalek Disiagakan

Baca Juga: Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Nganjuk, Berpotensi Pohon Tumbang

“Saat ini usulan sudah kami serahkan ke Mas Dhito. Gubernur tidak akan menetapkan UMK jika tidak mengacu pada hitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Mekanisme kenaikan UMK ini atas koordinasi antara disnaker dan Dewan Pengupahan Kabupaten ( DPK ) Kediri. Sedangkan rumusan UMK ini berdasar PP 36 Tahun 2021.

“Hal ini yang kami pakai untuk menjadikan dasar kenaikan UMK bersama DPK. UMK ini hanya berlaku untuk usaha menengah dan besar, serta berlaku bagi pekerja yang bekerja tidak lebih dari satu tahun,” jelas Hari.

Sedangkan pekerja yang bekerja melebihi satu tahun, lanjut Hari, rumusan beda. Aturan perundang-undangan tenaga kerja ada struktur skala upah.

Perusahaan harus mempertimbangkan dan menerapkan UU tersebut sesuai aturan dan masa kerja.

“Jadi pengalaman kerja dan masa kerja harus dipertimbangkan perusahaan,” sebut Hari.

“Jika ada perusahaan yang menggaji sama antara pekerja baru dan pekerja lama perusahaan harus ada koreksi,” katanya.

“Perlu ada evaluasi dari pengawas ketenagaan kerja provinsi,” katanya lagi.

Hari menyebut, bagi perusahaan yang menggaji di atas UMK tahun 2021 dan 2022 tidak boleh diturunkan.

Aturan harus tetap diberlakukan karena pijakannya dengan pekerja yang bekerja lebih dari satu tahun dengan skala upah.

Sementara untuk upah dari pekerja Usaha Kecil Menengah (UKM) berbeda dan tidak mengacu gaji UMK. Namun untuk upah rumusan dengan dua indikator.

“Pertama tingkat kunsumsi masyarakat Jawa Timur dan kedua tergantung dari nilai garis kemiskinan,” papar Hari.

“Hitungannya diambil maksimum di antara 50 persen dari kunsumsi masyarakat Jatim atau 1,25 persen dari garis kemiskinan,” urainya.

Karenanya UMK untuk pekerja di perusahaan dan upah untuk pekerja di UKM berbeda dan standarnya Rp 556.000.

Adapun fakta di lapangan pekerja di UKM mau digaji dengan nilai tersebut karena sulitnya cari kerja dan pekerja UKM mau diberi upah sesuai kondisi perusahaan.

Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Muji Hartono 

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Kediri: Kekurangan SDM Jangan Jadikan Alasan...

Jumat, 26 November 2021 | 11:10 WIB

Peringati Hari Guru, Ini Harapan Guru SLB C Pare

Kamis, 25 November 2021 | 18:41 WIB

Percepatan Vaksinasi Siswa SMP Negeri 1 Gampengrejo

Kamis, 25 November 2021 | 13:46 WIB
X