• Kamis, 27 Januari 2022

Penyusunan Renkon untuk Antisipasi Banjir di Nganjuk

- Senin, 29 November 2021 | 21:44 WIB
Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid  (inna/memo)
Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk, Abdul Wakid (inna/memo)

Nganjuk, koranmemo.com - Rangka penyusunan dokumen rencana kontijensi (renkon) banjir genangan sudah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk mengantisipasi datangnya banjir.

Dokumen renkon penting untuk disusun, khususnya di wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi, sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah. 

“Renkon merupakan salah satu antisipasi kita bersama dalam pencegahan bencana banjir di Kabupaten Nganjuk. Mengingat pada tahun 2021 ini banjir melanda kabupaten nganjuk khususnya di area perkotaan,” tutur Abdul Wakid, kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: Mau Nyalakan Pompa Air, Warga Kendalrejo Tewas
 
Baca Juga: Mendadak Miliader, Suryati Ketiban Ganti Rugi Proyek Semantok Rp 1,8 Miliar

Untuk diketahui, renkon merupakan sebuah dokumen yang memuat proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.

Abdul Wakid, mengatakan pihaknya tidak hanya mengantisipasi banjir. Namun tanah longsor. Apalagi kedua bencana tersebut juga pernah melanda Nganjuk di tahun 2021 ini. Untuk antisipasi bencana tersebut khususnya banjir Kabupaten Nganjuk telah membentuk Desa Tangguh Bencana. 

“Jadi dari 264 desa dan 20 kelurahan, kami sudah membentuk 64 desa tangguh bencana di tahun 2021. Hal ini merupakan Desa Tangguh Bencana paling banyak di Jawa Timur,” terangnya.

Baca Juga: Kapolres Kediri Tinjau  Pelaksanaan Vaksinasi
 

Sementara itu, Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Kabupaten Nganjuk Nugroho menambahkan, untuk kronologi pertama dalam penyusunan renkon adalah rencana yang akan dijalankan pada saat terjadi krisis atau darurat. Misalnya seperti tanggal 14 Februari 2021 lalu. 

“Kami membahas prakiraan jika terjadi banjir yang sebelumnya kita sudah melakukan diskusi bersama 11 desa dan kelurahan yang kemarin terdampak banjir,” tambahnya.

“Adapun formulir yang harus diisi adalah berkaitan potensi yang mendukung jika terjadi banjir. Ada banyak potensi namun jika kita tidak bisa menyatukan itu menjadi sebuah pencanangan maka yang terjadi lembaga ataupun perangkat daerah yang berkontribusi akan berjalan sendiri-sendiri. Makanya untuk kegiatan ini harus diadakan setiap tahun dan hukumnya wajib diperbarui,” lanjut Nugroho. 

Reporter : Inna Dewi Fatimah
Editor Achmad Saichu

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Vaksinasi Booster untuk Pegawai Kejari Nganjuk

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:32 WIB

Ibu-ibu di Nganjuk Antre Migor Satu Harga

Rabu, 26 Januari 2022 | 19:17 WIB

Jelang PTM, 2 SDN di Ngluyu Rusak

Selasa, 25 Januari 2022 | 18:13 WIB

Musim Hujan Debit Air Bendungan Sungai Badug Meningkat

Minggu, 23 Januari 2022 | 21:32 WIB

Kunjungi Polres Nganjuk, Ini Pesan Kadivpropam Polri

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:05 WIB

Puluhan Personel Polres Nganjuk Dites Urine Dadakan

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:51 WIB
X