• Kamis, 7 Juli 2022

Pejabat Inspektorat Pemkot Madiun Dibentak Hakim Saat Jadi Ahli di Sidang Perkara PDAM Kota Madiun

- Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:05 WIB
Sunarto Inspektur Pembantu Inspektorat Pemkot Madiun saat menjadi ahli dari JPU dalam perkara PDAM Kota Madiun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (20/5/2022).
Sunarto Inspektur Pembantu Inspektorat Pemkot Madiun saat menjadi ahli dari JPU dalam perkara PDAM Kota Madiun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (20/5/2022).

Surabaya, koranmemo.com - Mejelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Surabaya membentak Sunarto, ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk sidang terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan pengelolaan biaya pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) PDAM Kota Madiun tahun 2017-2019 yang menjerat mantan Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi (Trandis) Sandi Kunariyanto.

Inspektur Pembantu Inspektorat Pemkot Madiun itu membuat hakim Poster Sitorus gerah.

Pasalnya, ahli tidak menggubris pertanyaan yang diajukan hakim terkait proses pencairan dan cara atau modus operandi penyisihan upah THL di Bangian Trandis hingga menyebabkan ada kerugian negara Rp. 263 juta lebih.

Namun, ahli justru bicara sendiri memberi penjelasan melebar kemana-mana dan di luar subtansi pertanyaan hakim.

Baca Juga: Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar Siapkan Strategi untuk Realisasi Kediri Menjadi Zero Waste City

"Hoee kamu aja berbicara," kata Hakim Poster Sitorus dengan nada tinggi, hingga membuat orang dalam ruang persidangan terkejut dan suasana menjadi hening.

Selain itu, keterangan Ahli juga membuat penasihat hukum Indra Priangkasa naik pitam.

Sebab, ahli yang seharusnya bersikap independen dan hanya memberikan keterangan soal hasil audit kerugian negara, justru langsung menjustifikasi terdakwa, mantan Kasubbag PPSP Agus Eko serta Plt Kasubbag PPSP Yoyok Yulianto sebagai pelaku yang melakukan pemotongan dengan modus memformulasikan mata anggaran.

"Saudara ahli harus objektif dan jangan menjustifikasi," kata Indra Priangkasa.

Kemarahan penasihat hukum kembali memuncak, ketika Indra Pringkasa menanyakan terkait pertanggungjawaban biaya pemeliharaan Bagian Trandis mata anggaran 930200 yang tidak pernah menyebut pembayaran THL.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X