Protes Harga Tiket Bendung Gerak Waruturi Gampengrejo Dibahas Bersama di Komisi II DPRD Kabupaten Kediri

Kediri, koranmemo.com - Komisi II DPRD Kabupaten Kediri menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Disparbud, Perum Jasa Tirta dan Bapenda, Selasa (21/6).

Pertemuan itu membahas keluhan tarif tiket masuk di Bendung Gerak Waruturi yang sempat menjadi perbincangan publik dan muncul tudingan pungli.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Arif Junaidi mengapresiasi Indonesian Justice Sosiety (IJS) Kediri Raya yang telah melayangkan pengaduan.

“Ini upaya mencari solusi dari keluhan warga dan IJS meminta agar ada penurunan retribusi ke Bendung Gerak Waru Turi. Ini kita sikapi serius dan tidak dikeluhkan warga,” jelasnya.

Baca Juga: Diduga Terlilit Utang, Warga Ngunut Tulungagung Mengakhiri Hidup dengan Minum Obat Rumput

Arif, menambahkan, sejak 30 tahun lalu Bendung Gerak Waruturi bukan sebagai jembatan penghubung. Namun, belakangan banyak warga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai jalan pintas ke Banyakan dan Grogol.

“Jika debit air meningkat pasti ditutup karena beresiko jika dilewati. Pengguna jalan yang masuk dikenai Rp 6 ribu-an tidak sekali jalan namun bisa beberapa kali bisa dilakukan dalam sehari. Banyak orang yang memfungsikan bendungan sebagai jalan pintasan karena lebih ekonomis waktu,” jelasnya.

Arif menjelaskan, saat itu harusnya dengan sekali masuk dikenakan Rp 6 ribu untuk sarpras di bendungan tersebut kurang layak seperti kamar kecil yang kotor. Diharapkan kedepanya,akan tertata lebih baik dan retribusi bisa turun.

Sementara Agung Setyawan Ketua DPC IJS Kediri Raya berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Retribusi dari Rp 6 ribu hendaknya bisa diturunkan jadi Rp 2 ribu dan tidak dikeluhkan warga.

Baca Juga: Bawa Narkoba, Pemuda Kandangan Jatuh dari Motor