• Jumat, 30 September 2022

Skema Sistem Manajemen Penganggaran Dievaluasi, Perlu Kejelian dan Pencermatan

- Minggu, 26 Juni 2022 | 13:09 WIB
Mugianto Ketua Komisi II DPRD Trenggalek (angga/memo)
Mugianto Ketua Komisi II DPRD Trenggalek (angga/memo)

Trenggalek, Koranmemo.com-Skema sistem manajemen penganggaran di Kabupaten Trenggalek perlu dievaluasi. Evaluasi itu sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tinggi, dengan pembiayaan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran sesuai program yang direncanakan.

“Untuk itu saat ini kami melakukan evaluasi sekaligus mengharapkan TAPD maupun Bapeda mengubah skema mengenai sistem manajemen penganggaran. Jadi tidak berdasarkan keinginan mereka yang ada di TAPD, tapi harus sesuai kebutuhan yang muncul atau yang sudah disesuaikan,” kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto saat menggelar rapat bareng mitra kerja di Kantor DPRD Trenggalek.

Baca Juga: Sambut HUT Bhayangkara, Ini Yang Dilakukan Anggota Polsek Tarokan

Evaluasi itu menyusul adanya temuan silpa sebanyak Rp 224 miliar dalam pelaksanaan APBD 2021. Padahal anggaran sebanyak itu seharusnya bisa terserap dan dimanfaatkan. Diantaranya keperluan perbaikan infrastruktur, seperti infrastruktur jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa mekanisme yang harus dievaluasi.

“Harus sesuai kebutuhan yang muncul atau yang sudah disesuaikan dengan RPJMD, Renja OPD dan LKPD yang ada di masing-masing OPD. Jadi tidak sak karepe dewe akan tetapi ada landasan yang harus dijaga konsistensinya. Mereka mengakui plafon yang diberikan dari TAPD tidak berdasarkan plafon kebutuhan akan tetapi plafon anggaran sekian, itu disesuaikan dengan program dan kegiatan. Itu yang jadi persoalan,” imbuhnya.

Baca Juga: Karut Marut Sistem Zonasi PPDB di Batu, Siswa Menangis dan Trauma Gagal Masuk Sekolah Dekat Rumah

Kurangnya kecermatan, kejelian dan konsistensi menjadi salah satu faktor tingginya silpa itu. Ia mencontohkan ada OPD yang seharusnya memerlukan biaya cukup besar untuk operasional mendapat kucuran kecil hingga kondisi sebaliknya. Termasuk masih kecilnya belanja modal yang dapat mempengaruhi tingginya silpa. Idealnya menurutnya belanja modal dengan belanja operasional harus seimbang.

“Belanja modal kita relatif kecil. Belanja pegawai tinggi, tunjangan tambahan penghasilan ASN cukup besar kurang lebih Rp 96 milar. Kemarin tahun 2021 realisasi Rp 82 miliar dari Rp 88 miliar. Saat ini belanja modal hanya dibawah Rp 300 miliar, tahun 2021 realisasi Rp 238 miliar. Saya yakin tahun ini masih dibawah Rp 300 miliar. Dengan anggaran Rp 2 triliun kalau belanja modal kita dibawah Rp 300 miliar itu ironis sekali. Boleh dikatakan apbd tidak pro rakyat, tapi pro ASN,” pungkasnya.

Reporter : Angga Prasetya

Editor : Achmad Saichu

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ular Ngumpet di Dalam Box Motor, Warga Trenggalek Geger

Kamis, 22 September 2022 | 16:07 WIB

Gerilya Petakan Warga yang Belum Terdaftar Adminduk

Rabu, 21 September 2022 | 12:57 WIB

Kukuhkan DPC HNSI Trenggalek, Ini Pesan Mas Ipin

Senin, 19 September 2022 | 17:01 WIB
X