• Senin, 15 Agustus 2022

Ketua Banggar Minta Penyerapan APBD Kabupaten Kediri Tahun 2022 Lebih Maksimal

- Kamis, 30 Juni 2022 | 15:45 WIB
Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri minta penyerapan APBD tahun 2022 lebih maksimal (bakti/memo)
Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri minta penyerapan APBD tahun 2022 lebih maksimal (bakti/memo)
Kediri, koranmemo.com -  Dodi Purwanto Ketua Banggar DPRD Kabupaten Kediri meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Kediri untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang sesuai peruntukannya.

Artinya APBD Kabupaten Kediri tahun 2022 harus pro rakyat dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 559 milliar di tahun 2021 bisa ditekan di tahun 2022.

Hal itu diungkapkan  Dodi Purwanto Ketua Banggar DPRD Kabupaten Kediri dalam rapat badan anggaran (Banggar) yang membahas dan evaluasi pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD tahun 2021,

Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto meminta SKPD Pemkab Kediri melakukan analisa pokok khusus penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Antusiasme Warga Ringinrejo Ikuti Vaksinasi Cegah Covid-19

Karena APBD tahun 2021 dibahas dan dievaluasi untuk mendapatkan masukan saran dan kritik dari dewan untuk dibahas secara mendalam agar pengeluaran anggaran tepat dan sesuai sasaran. 

"Harus dipahami dan dimengerti untuk input, output dan outcamnya. Sehingga arah dan penngunaannya jelas dan bisa dipertanggungjabkan," kata Dodi Purwanto, Kamis (30/6/2022). 

Dodi menambahkan, dari pembahasan dan evaluasi raperda pertanggunjawaban APBD tahun 2021 inilah akan dijadikan pijakan untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA PPAS sendiri merupakan dokumen anggaran  yang dibuat sekda  untuk kepala daerah sebagai penyusunan APBD. Sementara silpa yang tinggi harus bisa ditekan dan tetap sebagai evaluasi DPRD Kabupaten Kediri. 

Baca Juga: Antusiasme Warga Ringinrejo Ikuti Vaksinasi Cegah Covid-19

 Dodi Purwanto menjelaskan, silpa tinggi disebabkan beberapa permasalahan di antaranya apakah dari sisa lelang, ketidak mampuan SKPD untuk serap anggaran maksimal, atau karena rambu-rambu perundang -undangan baru yang terbitnya masuk dalam anggaran.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ditabrak Bus Harapan Jaya, Pengendara Tossa Meninggal

Minggu, 14 Agustus 2022 | 19:22 WIB
X