• Selasa, 9 Agustus 2022

Pembebasan Lahan JLLT dan JLLB, DSDABM Kota Surabaya Nunggak Utang Ratusan Miliar Rupiah

- Kamis, 30 Juni 2022 | 16:09 WIB
Lilik Arijanto Kadis DSDABM Kota Surabaya saat diwawancarai terkait tunggakan utang ratusan miliar rupiah (fauzi/koranmemo.com)
Lilik Arijanto Kadis DSDABM Kota Surabaya saat diwawancarai terkait tunggakan utang ratusan miliar rupiah (fauzi/koranmemo.com)
Surabaya, koranmemo.com - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya masih memiliki tunggakan utang yang harus dibayar untuk pembebasan lahan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) sebesar Rp 400 miliar.

Bukan tanpa alasan, kendala utang tersebut, pada dampak refocusing anggaran (memfokuskan kembali) selama pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

Diketahui, masih banyak persil pembebasan JLLT dan JLLB belum terbayarkan. Biasanya, anggaran untuk pembebasan senilai Rp 400 miliar itu keluar setiap tahunnya.

Bahkan, refocusing kemarin, tinggal Rp 200 miliar. Sedangkan, untuk 2 tahun terakhir, masih nol tidak ada pembebasan lahan semua. Maka, ini menumpuk menjadi Rp 600 miliar

Baca Juga: Winger Kiri Persedikab Musim Lalu Bergabung, Pelatih Masih Lakukan Pemantauan

"Tahun ini kita bayarkan semua, hanya saja tinggal Rp 400 miliar dan itupun dibayarkan tahun depan atau saat PAK nanti,” ujar Kepala DSDABM Kota Surabaya Lilik Arijanto, Kamis (30/6/2022).

Ketika disinggung terkait pemilik persil yang belum terbayarkan, Lilik mengatakan, dari pemilik persil tetap menagih terus. Karena, penetapan lokasi (penlok) sudah keluar, bahkan mau dijual ke orang lain, serta tidak bisa diapa-apakan.

Menurutnya, kalau sudah apprasial atau proses penaksiran harga rumah sebelum dibeli, dijual, atau dilelangkan, mereka harus menunggu. Untuk wilayah belum terbayar pada JLLB ada, maupun JLLT juga ada.

Baca Juga: Tes Tulis Perangkat Desa di Kecamatan Jiwan, 123 Peserta Gagal

"Paling banyak itu wilayah JLLT belum terbayar. Sekarang hanya tinggal sisa hutang Rp 400 miliar yang harus segera terbayar,” kata Lilik.

“Menurut kami ini bukan hutang ya, tetapi kiranya harus di bayar, entah skala prioritas, itupun tergantung," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mas Dhito Ikut Nyales, Produk UMKM Ludes

Kamis, 28 Juli 2022 | 21:15 WIB
X