• Kamis, 1 Desember 2022

Terancam Tak Dapat Jatah Pupuk Bersubsidi, LMDH Madiun Wadul DPRD

- Rabu, 27 Juli 2022 | 19:22 WIB
Rapat dengar pendapat antara LMDH dengan Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (27/7/2022).
Rapat dengar pendapat antara LMDH dengan Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (27/7/2022).

Madiun, koranmemo.com - Sejumlah petani tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Madiun menggeruduk kantor DPRD setempat, Rabu (27/7/2022).

Petani minta DPRD memperjuangkan nasib petani pinggiran hutan yang terancam tidak dapat jatah pupuk bersubsidi mulai Agustus 2022.

Ketua Forkom LMDH Kabupaten Madiun Agus Purwanto mengatakan, masyarakat pinggiran hutan yang memanfaatkan lahan Perhutani terancam tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Menyusul terbitnya SK Kemenpan Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa alokasi pupuk subsidi hanya akan diberikan untuk kelompok tani, dalam arti kelompok tani sawah.

Baca Juga: Bus Sekolah di Madiun Kembali Beroperasi

"Bilamana ketentuan dari SK Kementerian yang direalisasikan, otomatis LMDH tidak akan mendapatkan alokasi pupuk," ujarnya.

Sebelumnya, pihak LMDH pun sering kali menyampaikan kepada Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) namun belum membuahkan hasil.

Mereka diterima Komisi B DPRD, dihadiri Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Perhutani dan PT Petrokimia.

Baca Juga: 1 Suro, Polisi Berlakukan Buka Tutup Penyekatan di Perbatasan, Ada Apa?

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sodik Heru Purnomo mengatakan, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 berlaku mulai bulan Juli 2022. Pihaknya menyarankan masyarakat desa hutan mencoba formula baru untuk membangun kemandirian dengan menggunakan pupuk organik atau kompos.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KAI Daop 7 Madiun Tambah Satu KA Sambut Nataru 2023

Kamis, 24 November 2022 | 19:48 WIB

Lingkungan Sekolah di Kabupaten Madiun Harus Bebas Rokok

Selasa, 22 November 2022 | 21:05 WIB
X