• Senin, 15 Agustus 2022

Realisasi Belanja APBD Kota Madiun Baru 40,97 Persen

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 20:02 WIB
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kota Madiun, Sidik Muktiaji.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kota Madiun, Sidik Muktiaji.

Madiun, koranmemo.com - Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kota Madiun mencatat per 3 Agustus 2022, posisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Madiun, baru mencapai 40,97 persen.

Dari pos belanja daerah baru terserap Rp 525 Miliar dari total anggaran Rp 1,2 Triliun. "Belanja modal dari target anggaran Rp 173 Miliar, terealisasi Rp 71,3 Miliar atau sekitar 41,09 persen," kata Sekretaris BKAD Kota Madiun, Sidik Muktiaji, Jumat (5/8/2022).

Tak hanya itu, penganggaran dengan jumlah yang tak sedikit juga ada pada belanja operasi, diketahui dari pagu Rp 991,8 Miliar, terealisasi Rp 453,1 Miliar atau 45,69 persen. Sementara untuk belanja pegawai dianggarkan Rp 493 Miliar, sudah terserap 51,44 persen dan belanja barang jasa terealisasi 40,27 persen, dari Rp 456 Miliar.

Baca Juga: Beri Perlindungan Bagi RT/RW, Pemkot Kediri Bersama BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan

"Untuk mencatat realisasi anggaran, itu bukan duit yang sudah dikeluarkan, tapi yang sudah ter Spj kan. Artinya yang sudah dibelanjakan oleh bendahara," ujarnya.

Selain belanja daerah, pendapatan daerah pun juga baru terealisasi 57,17 persen. Diketahui dari total anggaran Rp 985,7 Miliar, terealisasi sebesar Rp 563,5 Miliar. Didalamnya terdapat pendapatan asli daerah (PAD) di angka 49,61 persen, retribusi pajak 62,67 persen, retribusi 52,06 persen, bagi hasil 52,67 persen, PAD yang sah 40,32 persen.

"Dana transfer kita sudah dari Rp 735 miliar, terealisasi Rp 439 miliar atau mencapai 59,74 persen. Lain lain pendapatan yang sah tidak ada," tuturnya.

Baca Juga: Peringati 1 Muharam 1444 H, Polres Nganjuk Serahkan Santunan kepada Yatim Piatu

Sidik juga berkomitmen, bakal menginstruksikan OPD untuk mengejar target belanja sesuai rencana anggaran keuangan (RAK). Ini bukan tanpa alasan, sebab hal itu sangat berpengaruh dalam poin penilaian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Reporter : Radifa Aliya Putri/Juremi
Editor : Achmad Saichu

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X