• Kamis, 6 Oktober 2022

Trenggalek Berupaya Cegah Perkawinan Anak, Ini Strateginya

- Senin, 8 Agustus 2022 | 17:03 WIB
Peluncuran nol desa perkawinan anak di Trenggalek. (angga/memo)
Peluncuran nol desa perkawinan anak di Trenggalek. (angga/memo)

Trenggalek, koranmemo.com - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya mencegah adanya perkawinan anak. Menggandeng UNICEF, komitmen itu ditunjukkan dengan meluncurkan desa nol perkawinan anak dan desa safe4c (safe and friendly environment for children) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (8/8).

Peluncuran ini ditujukan untuk membentuk layanan anak yang terintegratif di tingkat desa, sehingga memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan dari unit yang paling kecil.

“Nol desa perkawinan anak adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menekan perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek dengan pencanangan Nol Desa Perkawinan Anak. Jadi desa-desa yang punya bestline perkawinan anak yang cukup tinggi akan kita lomba kan. Kemudian nanti akan kita kasih reward. Karena salah satunya perkawinan ini sebelum didaftarkan di KUA itu kita juga harus mendapatkan surat pengantar dari desa,” kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Strategi itu jadi salah satu faktor untuk menekan angka perkawinan anak yang jumlahnya mencapai sekitar 15 persen. Meskipun terdapat regulasi baru tentang standar usia perkawinan anak yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun bagi anak perempuan, namun perlu dilakukan sosialisasi lebih masif sehingga program itu dilahirkan.

Baca Juga: Targetkan Nilai 4, Pemkot Kediri Gelar Bimtek Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

“Ini juga perlu disosialisasikan dan tadi kader-kader dari forum anak ini bisa jadi teman sebaya. Makanya di launching tadi ada juga lomba tik tok dan sebagainya. Harapannya promosi lewat tik tok dan medsos, sosialisasi tentang tidak ada perkawinan anak ini bisa lebih efektif di kalangan mereka sendiri,” imbuhnya.

Masih adanya perkawinan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari adat atau kebiasaan di lingkungan tempat tinggal maupun faktor ekonomi. Padahal pernikahan anak turut menyumbang angka kemiskinan hingga stunting. Selain aspek psikologis, perkawinan anak rata-rata juga sepenuhnya belum siap soal faktor ekonomi.

“Akar masalahnya macam-macam ada yang menganggap masih menjadi beban. Kemudian adanya kekerasan sehingga dipaksakan pernikahannya. Terus kemudian juga ada adat istiadat sekitar yang merasa lebih baik punya janda muda dibandingkan perawan tua, itu masih ada di sini. Jadi itu yang perlu kita advokasi bersama,” jelasnya.

Dampak terburuknya, pernikahan anak tak sedikit yang berujung pada perceraian. Untuk itulah pemerintah setempat meluncurkan program itu untuk mengeliminasi pernikahan anak sehingga hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Jangka panjangnya dapat melahirkan generasi yang unggul untuk kemajuan sebuah daerah.

Baca Juga: Gugah Nasionalisme, Guru SMK di Ponorogo Bagikan Bendera Merah Putih secara Gratis

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X