• Rabu, 5 Oktober 2022

Respons Pemkab Trenggalek Soal Perkawinan Anak Dapat Apresiasi UNICEF

- Selasa, 9 Agustus 2022 | 10:24 WIB
Mas Ipin dan Novita memukul kentongan sebagai tanda dimulainya program gerakan nol perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek  (angga/memo)
Mas Ipin dan Novita memukul kentongan sebagai tanda dimulainya program gerakan nol perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek (angga/memo)

 

Trenggalek, koranmemo.com - Respons Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencegah perkawinan anak mendapat apresiasi United Nations Children’s Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-bangsa.

Apresiasi itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan UNICEF wilayah Jawa, Arie Rukmantara saat di Trenggalek dalam peluncuran program Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Children).

“Pencegahan perkawinan anak melalui Gerakan Desa Nol Perkawinan Anak dan Desa SAFE4C sejalan dengan pencapaian SDG tujuan ke-5 untuk penghapusan perkawinan anak dan tujuan ke-16 untuk perlindungan anak, serta memastikan semua anak terlindungi,” kata Arie.

Baca Juga: Lowongan Kerja Dibuka KFC Indonesia, Butuh Karyawan Posisi Crew Restaurant, Ini Syaratnya

Perkawinan anak memiliki berbagai dampak. Misalnya soal dampak pendidikan. Anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun berpeluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, perkawinan anak juga rentan berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, 3,5 persen kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur di bawah 3 tahun dengan usia ibu 14 sampai 15 tahun. Selanjutnya, sebesar 22,4 persen terjadi pada balita dengan usia ibu 16 sampai 17 tahun,” imbuhnya.

Dampak lainnya, perkawinan anak juga mengakibatkan kerugian ekonomi setidaknya sekitar 1,7 persen dari produk domestik bruto di Indonesia. Untuk itu, menurutnya, gerakan desa nol perkawinan anak menjadi strategi penanganan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur. Mulai dari desa atau kelurahan, puskesmas, pusyangatra kecamatan, puspaga kabupaten, kantor urusan agama, peradilan agama hingga koordinator wilayah pendidikan.

Baca Juga: Wali Kota Madiun Borong Tenun Ikat Bandar Kidul di Pameran APEKSI, Ini Kata Wali Kota Kediri

“Secara global dampak perkawinan anak juga menyebabkan bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun berpeluang untuk meninggalkan sebelum usia 28 hari. 2,15 kali lebih besar dari mereka yang lahir dari ibu yang berusia 20 sampai 30 tahun,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X