Pemkab Ngawi Alokasikan Rp. 4,9 Miliar Belanja Wajib Perlindungan Sosial

Ngawi, koranmemo.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib perlindungan sosial senilai Rp.4,9 miliar atau 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) . 

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menjelaskan, hal itu menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka menangani dampak inflasi tahun 2022.

 "Untuk belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen yang diambil dari DTU dikabupaten Ngawi senilai Rp.4,9 miliar diperuntukan bagi 8.800 penerima manfaat," katanya.

Baca Juga: Kenaikan BBM Bikin Harga Barang Tidak Stabil: Pedagang Pasar Ngawi Resah, Pembeli Berkurang

Baca Juga: Ada Tambahan Satu Partai Lolos Pendaftaran Pemilu 2024 di Kota Kediri

Ony mengatakan, dari 8.800 penerima manfaat tersebut dengan rincian 8.000 nantinya sesuai dengan DTKS pada Dinas Sosial dan 800 orang merupakan usulan pada Dinas Perhubungan (Dishub) itu meliputi ojek, pengemudi transportasi umum, pedagang asongan, becak dan lainnya. 

Untuk proses saat ini sudah by name by address. Mengenai besaran yang akan diterimakan sebesar Rp.600 ribu per penerima manfaat. "Jelas akan segera kita salurkan apabila sudah cair sebab saat ini masih proses administrasi," pungkasnya. 

Reporter : Aris Purniawan/Juremi

Editor : Achmad Saichu