• Sabtu, 26 November 2022

Sidang Perdana Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Kediri

- Rabu, 5 Oktober 2022 | 19:28 WIB
tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringin Anom saat mengikuti sidang perdana. (Kejari Kota Kediri)
tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringin Anom saat mengikuti sidang perdana. (Kejari Kota Kediri)

Kediri, koranmemo.com - Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi paket pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringinanom Kecamatan/Kota Kediri tahun anggaran 2019 menjalani sidang perdana yang digelar di Ruang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu (5/10/2022).

Menurut Kasi intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Harry Rachmat, ketiga terdakwa yakni BHR, YDP, dan ADK mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara virtual atas kasus dugaan korupsi dugaan korupsi paket pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan/Kota Kediri tahun anggaran (TA) 2019.

"Dalam sidang perdana ini dimulai pukul 10.30 WIB ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya," katanya.

Adapun pasal yang didakwakan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Kejari Nganjuk Terima Pembayaran Denda dari 4 Terpidana Kasus Korupsi

Kemudian, subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (12/10/2022) dengan agenda eksepsi oleh Penasihat Hukum," ungkap Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Untuk diketahui, kasus tersebut berawal ketika anggaran tahun 2019 Pemerintah Kota Kediri mendapatkan paket Pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan/Kota Kediri. Proyek itu dimenangkan CV Sekawan Elok dengan nilai kontrak Rp 1.857.806.000 yang mana dalam dokumen kontrak terdakwa BHR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPK.

Baca Juga: Dorong Pelaku Usaha Laporkan LKPM, Pemkot Kediri Gelar Workhsop LKPM dan Apelin Pacar

Sedangkan, terdakwa YDP dalam dokumen kontrak sebagai Direktur CV. Sekawan Elok, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilibatkan dalam pekerjaan. Hal ini dikarenakan semua proses pekerjaan dilakukan oleh terdakwa ADK dalam dokumen kontrak sebagai Tenaga K3 dengan cara diborongkan kepada Didik Riyanto dan dilanjutkan oleh Purwanto sehingga mengakibatkan putus kontrak dan kerugian negara mencapai Rp. 969.639.620,20.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Begini Serunya Peringatan Hari Guru MAN 2 Kota Kediri

Jumat, 25 November 2022 | 18:05 WIB

Sertijab Kasat Lantas, Ini Pesan Kapolres Kediri Kota

Jumat, 25 November 2022 | 10:29 WIB
X