Ponorogo Pinjam Lagi Rp 100 Miliar untuk Perbaikan Jalan, Termasuk Peningkatan Wisata Telaga Ngebel

Ponorogo, KORANMEMO.COM - Pemkab Ponorogo tengah melobi pusat untuk kembali pinjam dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 100 miliar tahun 2023.

Lobi yang dilakukan Pemkab Ponorogo yaitu ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan PT Sarana Multi Infrakstruktur (PT SMI).

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko beralasan peminjaman dana Rp 100 miliar untuk menuntaskan proyek perbaikan jalan rusak di Kabupaten Ponorogo.

Jalan yang rusak itu diperkirakan sepanjang sekitar 50 kilometer yang tidak tercover dalam dana PEN jilid I.

Baca Juga: 107 Orang Diamankan Pasca Kericuhan di Kantor Arema FC Malang, Aktor Intelektuanya dalam Pelacakan

"Tahun lalu kan kita pinjam Rp 155 miliar untuk 51 titik dan tuntas. Ini kita pinjam lagi Rp 100 miliar. Kurang lebih untuk 40 kilometer sampai 60 kilometer," kata Sugiri kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Sugiri juga menyebut, langkah ini sebagai solusi atau menjawab tantangan masyarakat dan kegelisahan, atas kondisi jalan yang belum mendapatkan perbaikan di tahun lalu.

Dirinya juga mengklaim bahwa apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan merupakan hal yang wajar.

Sebab, dirinya tidak melompat periode jabatan. Selain itu, ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Melawan, Status Tersangka Dipraperadilankan

"Saya kan pinjam tidak lompat periode, jabatan. Alasannya semata-mata untuk masyarakat. Kita tarik ke depan manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Salah satu ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan jika pinjaman dana tersebut disetujui yakni ruas jalan menuju ke kawasan Wisata Telaga Ngebel.

Bupati mengakui bahwa kondisi jalan tersebut kurang bagus untuk dilalui, apalagi jalan tersebut menuju kawasan wisata andalan Ponorogo.

"Saat ini jalan belum terlalu bagus. Dengan adanya air terjun menari, omsetnya dari Rp 1 juta perhari sekarang Rp 37 juta. Apalagi kalau jalan diperbaiki, arus ekonomi masyarakat juga akan baik," terangnya.

Kendati demikian hingga kini bupati belum mendapatkan lampu hijau dari Kemendagri maupun PT. SMI apakah disetujui atau ditolak.