• Selasa, 26 Oktober 2021

Warga Madiun Keluhkan Kelangkaan BBM Jenis Solar

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:03 WIB
Antrean kendaraan pengangkut bahan pangan saat mengisi BBM solar di SPBU Jalan Mayjend Sungkono, Kota Madiun. (radifa/Juremi/Memo)
Antrean kendaraan pengangkut bahan pangan saat mengisi BBM solar di SPBU Jalan Mayjend Sungkono, Kota Madiun. (radifa/Juremi/Memo)

Madiun, koranmemo.com - Gampang-gampang susah saat ini mencari bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di wilayah Kabupaten dan Kota Madiun. Seperti dialami Subur, warga Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun.

Ia mengalami kesulitan mencari solar untuk bahan bakar truk yang dikemudikannya. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar itu, disebut Subur juga terjadi di beberapa daeraha lain.

"Kadang langka, kadang juga nggak. Tapi kemarin saya ke SPBU Sangen, juga nggak ada (habis,red). Minggu lalu juga begitu di SPBU Jiwan juga habis," kata Subur kepada Koran Memo, saat mengantre untuk mengisi BBM di SPBU Jalan Mayjend Sungkono, Kota Madiun, Rabu (13/10).

Subur mengaku untuk kebutuhan BBM jenis solar, ia membelanjakan uang Rp 350 ribu untuk kebutuhan satu minggu operasional.

Akibat kelangkaan BBM jenis solar, belakangan ia sering kali balik kucing lantaran tak kebagian meskipun telah mengantre lama dan mendapat jawaban solar habis dari petugas SPBU.

Ia akhirnya terpaksa beralih ke SPBU lain, meskipun dengan resiko harus mengantre lagi. Subur berharap agar pemerintah bisa menambah kuantitas BBM jenis solar mengingat kebutuhan transportasi sangat besar.

"Harapannya ke pemerintah agar menambah kuantitas, kalau biasanya 1000 ditambah 1500. Soalnya banyak truck yang ngisi, kalau tidak di tambah ya repot, karena kurang terus," ujarnya.

Direktur PD Aneka Usaha Kota Madiun, Sutrisno menyebut ada pembatasan kuota pembelian BBM jenis solar dari Pertamina. Hal itu sesuai dengan SK BPH Migas RI No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM 2021.

"Itukan BBM subsidi yang dialokasikan terbatas. Sehingga harus dilakukan pengetatan, karena solar itu terkoneksi langsung dengan Pertamina, setiap transaksi penjual dimonitor langsung," jelasnya.

Sisi lain, pembeli solar untuk bahan bakar transportasi, harus menyertakan nomor polisi (nopol) saat pengisian. Sementara itu untuk masyarakat umum, harus menyertakan surat rekomendasi dari kepala desa ihwal keperuntukan dan berapa jumlah yang diizinkan.

"Kalau untuk kendaraan besar, maksimal 200 liter satu kali transaksi. Diluar ketentuan itu kita dikenakan sanksi karena dianggap subsidinya tidak tepat sasaran, kita harus kembalikan subsidi yang ditanggung oleh SPBU," sambungnya.

Di Kota Madiun sendiri, rata-rata setiap SPBU mendapat kuota 500-2400 KL per tahun dengan total  11.704 KL. Sementara untuk di SPBU plat merah milik pemerintah daerah mendapat jatah masing-masing SPBU 54.631.17 di Jalan Basuki Rahmad sejumlah 1.962 KL dan SPBU 54.631.24 di Jalan Mayjend Sungkono sebesar 2.247 KL.

"Kalau sudah habis kuota, walupun kita minta tidak dikirim. Karena memang jumlahnya khusus solar dibatasi, mulai Januari 2021. Kalau los, pasti membengkak, subsidinya nggak cukup. Istilahnya kita kitir lah," tandasnya.(dif/jur)

Reporter : Radifa Aliya Putri/Juremi
Editor : Irwan Maftuhin

Editor: Koran Memo

Tags

Terkini

Gempar, Mayat Ditemukan Di Jembatan Kali Lanang

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:21 WIB

Tertabrak Truk, Warga Pare Meninggal

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:12 WIB

Dahului Truk, Pemotor Asal Ngancar Tewas

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:01 WIB

Perbaiki Saluran, Warga Babadan Tewas di Sawah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:39 WIB

Tertabrak Pikap, Pemotor Asal Kunjang Tewas

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:51 WIB
X