• Sabtu, 30 September 2023

Praktek Politik Identitas dan Hak Asasi Manusia, Konflik atau Kolaborasi?

- Selasa, 19 September 2023 | 04:20 WIB
Ilusstrasi praktek politik identitas dan hak asasi manusia (Tredmedia/harry )
Ilusstrasi praktek politik identitas dan hak asasi manusia (Tredmedia/harry )

KORANMEMO.COM - Praktek politik identitas dan hak asasi manusia adalah dua hal yang seringkali dikaitkan dan menjadi topik pembahasan dalam dunia politik kontemporer.

Namun, apakah politik identitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) bisa menghasilkan sebuah kolaborasi ataukah menjadi sumber konflik?

Artikel ini aakaan memberikan penjelasan tentang praktek politik identitas dengan hak asasi maanusia apakah bisa menjadi sebuah kolaborasi atau sumber konflik.

Praktek politik identitas mengacu pada upaya dari kelompok tertentu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan spesifik berdasarkan identitas, seperti agama, etnis, gender, atau orientasi seksual.

Para aktivis politik identitas berargumen bahwa pengakuan identitas khusus juga merupakan bagian dari HAM.

Baca Juga: Mendadak, Seluruh Pegawai Bakesbangpol Lamongan Lakukan Tes Urine, Ada Apa?

Mereka percaya bahwa pengakuan terhadap keragaman dan keanekaragaman adalah bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil.

Di sisi lain, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, independen dari identitasnya.

Prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk privasi, dan hak untuk tidak diskriminasi, berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.

Adanya HAM ini bertujuan untuk melindungi dan memastikan kemerdekaan, martabat, dan keadilan bagi setiap individu.

Dalam beberapa kasus, praktek kehidupan politik dengan HAM dapat berkolaborasi dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan.

Misalnya, gerakan hak asasi perempuan yang berjuang untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan secara tidak langsung juga adalah bagian dari politik identitas feminis.

Perjuangan ini melibatkan pengakuan akan eksistensi yang unik dan penting dari identitas perempuan dan hak-hak yang secara historis sering kali diabaikan atau dilanggar.

Namun, terkadang praktek politik ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pada HAM.

Halaman:

Editor: Shadinta Aulia Sanjaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X