• Kamis, 20 Januari 2022

Ini Besaran UMK 2022 di Kabupaten Tulungagung

- Rabu, 24 November 2021 | 18:06 WIB
Kepala Dinas Tenafa Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso saat hendak menunjukkan surat persetujuan kenaikan UMK. (isal/memo)
Kepala Dinas Tenafa Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso saat hendak menunjukkan surat persetujuan kenaikan UMK. (isal/memo)

Tulungagung, koranmemo.com - Upah Minimum Kabupaten atau UMK pekerja atau buruh di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan naik hanya 0,95 persen atau Rp 19 ribu saja.

Pada tahun 2021, UMK Kabupaten Tulungagung pada angka Rp 2.019.000,00 sehingga menjadi Rp 2.029.000,00 pada tahun 2022 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, keputusan itu berdasarkan rapat bersama untuk menetapkan UMK.

Rapat tersebut melibatkan dewan pengupah, asosiasi perusahaan, serikat pekerja, BUMN, BUMD dan Pemkab Tulungagung.

Baca Juga: Antisipasi Gelombang 3 Jelang Nataru, Jajaran Polres Kediri Kota Gencar Operasi Yustisi

Baca Juga: Refleksi Hari Guru, Peran Orangtua Sangat Dibutuhkan Terutama saat Pandemi

"Di Tulungagung tidak boleh ada kesenjangan akibat penetapan UMK. Artinya jangan sampai ada gejolak setelah penetapan UMK, karena jika terjadi dapat mengganggu iklim usaha di Tulungagung," kata Agus Santoso, Rabu (24/11).

Ia menjelaskan, penentuan besaran UMK Kabupaten Tulungagung berdasarkan analisa data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ).

Selain itu, juga tidak ada penolakan dari perusahaan dan serikat pekerja terkait besaran UMK tahun 2022.

Agus menuturkan, pada tahun 2021, masih ada perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja di bahwa UMK yang telah ditetapkan karena situasi pandemi.

Hal itu lantaran memang ada batas bawah yang diberikan perusahaan dalam memberi upah pekerja.

Biasanya, batas bawah itu adalah setengah dari besaran UMK yang telah ditetapkan.

"Semua sudah sepakat, dan kami sudah meminta Bupati Tulungagung untuk menandatangi kesepakatan UMK. Selain itu bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan upah sesuai UMK, harus mengajukan surat kepada Gubernur Jatim melalui Disnakertrans," jelasnya.

Ia mengungkapkan, secara teknis, perusahaan yang mengajukan keberatan untuk memberikan upah sesuai UMK, harus berkirim surat dengan melampirkan buku pendapatan perusahaan.

Pihaknya berperan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak mendapat keringanan atau tidak.

Jika Disnakertrans menilai perusahaan mampu memberikan upah sesuai UMK berdasarkan buku pendapatan perusahaan, maka tidak perlu mengajukan kepada Gubernur Jatim.

Kendati demikian, Disnakertrans akan membuka posko aduan terkait UMK yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja maupun perusahaan.

"Kalau evaluaso memang layak, akan kami ajukan kepada Gubernur Jatim. Untuk Posko, akan kami buka pada awal Desember 2022 hingga tiga bulan mendatang," pungkasnya.

Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Irwan Maftuhin

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sidak Pasar, Bupati Rini Janji Gelontor 5 Ribu Migor

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:32 WIB

Pusaka Sukses Naikkan Cuan UMKM Hingga 20%

Senin, 17 Januari 2022 | 20:01 WIB
X