• Senin, 8 Agustus 2022

Puluhan GTT dan PTT di Tulungagung Geruduk Kantor Dewan, Ini Tuntutannya

- Rabu, 1 Desember 2021 | 19:08 WIB
Terlihat proses hearing yang dilakukan oleh puluhan GTT dan PTT dengan DPRD Tulungagung  (isal/memo)
Terlihat proses hearing yang dilakukan oleh puluhan GTT dan PTT dengan DPRD Tulungagung (isal/memo)


Tulungagung, koranmemo.com - Puluhan GTT dan PTT di Tulungagung berbondong-bondong mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Tulungagung pada Rabu (1/12).

 
Kedatangan puluhan GTT dan PTT tersebut ditujukan untuk melayangkan tiga tuntutan kepada DPRD Tulungagung.

Koordinator GTT Tulungagung, Setiyo Marhudi mengatakan, pada intinya, sebenarnya ada tiga permasalahan yang diangkat dalam hearing yang dilakukan dengan Komisi A DPRD Tulungagung untuk mensejahterakan GTT dan PTT di Tulungagung.
 
 
 
Tiga tuntutan yakni seperti menaikan kuota P3K, menaikan insentif guru honorer dan memperbanyak formasi penerimaan.
 
Menurut Setiyo, seperti seleksi P3K yang telah dilakukan banyak terjadi permasalahan, sehingga honorer menjadi korban dalam proses seleksi yang berdampak pada terpetak-petaknya GTT dan PTT di Tulungagung.
 
"Bahkan banyak sekali yang tidak mendapatkan formasi seperti guru bahasa inggris, IPS dan sebagainya," kata Setiyo Marhudi, Rabu (1/12).
 
 
Baca Juga: Ini Nama Pemain Timnas Yang Diboyong Shin Tae-yong ke Singapura

Setiyo mengungkapkan, pada tahun ini saja, usulan P3K hanya 600 GTT PTT. Hal itu tentunya dirasa masih kurang. 
 
Maka dari itu pada tahun depan, pihaknya mengusulkan sebanyak 3.500 GTT PTT. Mengingat jumlah GTT PTT di Tulungagung yang mencapai 3 ribu lebih. 
 
Sedangkan untuk masalah insentif honorer, pihaknya berharap setidaknya bisa naik mencapai UMR yang mana bahkan hal itu sudah tertera dalam UU Ciptaker.
 
 
 
"Saat ini untuk GTT SD masih mendapatkan Rp 350 ribu dan SMP masih mendapatkan Rp 400 ribu," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan mengatakan memang pada hearing ini perwakilan SD dan SMP mempertanyakan kaitanya dengan formasi dan kuota P3K serta besaran intensif, kenapa tidak bisa sama dengan kabupaten tetangga.
 
Bahkan pihaknya juga sependapat dengan para perwakilan ini yang mana pihaknya juga mempertanyakan kenapa hal itu tidak bisa terealisasi. 
 
 
 
Meski pada hearing ini belum menghasilkan keputusan yang final, pihaknya akan kembali menjadwalkan untuk pertemuan dengan BPKAD, BKPSDM, dan Dispendikpora untuk membahas usulan tersebut.
 
"Secepatnya kami akan panggil mereka untuk membahas formasi dengan kaitanya anggaran di Pemkab Tulungagung. Sebelum akhir tahun pertemuan ini harus terselenggara," kata Gunawan.

Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Achmad Saichu

Editor: Koran Memo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Fajar/Rian Juarai Indonesia Masters 2022

Minggu, 12 Juni 2022 | 17:06 WIB
X