• Rabu, 8 Desember 2021

Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Terisi, Pengaduan Warga Lamongan Bakal Bergulir

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 18:01 WIB
Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Terisi, Pengaduan Warga Lamongan Bakal Bergulir
Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat Terisi, Pengaduan Warga Lamongan Bakal Bergulir


Surabaya, koranmemo.com - Harapan untuk segera ditangani hingga tidak berlarut-larut terkait pengaduan yang diajukan Ngambri Sudipo (53), warga Dusun Ngigas, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Surabaya, atas dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan mantan pengacaranya berinisial, EY lambat laun mulai terjawab.


Sebab, sejak mendatangi kantor DPC PERADI Kota Surabaya, Ngambri didampingi Penasihat Hukumnya, I Ketut Sudiharja, mulai tanggal 4 Juni 2021, lalu hingga hari ini terhitung sudah 5 bulan lebih belum mendapatkan perkembangan informasi sama sekali atas. Apalagi saat itu, ada perubahan struktural dewan kehormatan.


Ketua DPC PERADI Kota Surabaya Hariyanto, S.H., M.Hum., membenarkan adanya perubahan struktural di dewan kehormatan. Selama proses berakhirnya jabatan yang lama hingga penyesuaian yang baru, dirinya dipercaya menjadi komisi pengawas.


Dijelaskan, adanya perubahan dalam struktural dewan kehormatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam tubuh Peradi dan itu kegiatan rutin.


"Itu hal yang biasa dilakukan selama tiga tahunan ada pergantian,” jelas Hari sembari menyebut dirinya mewakili komisi pengawas saat ini, Kamis (7/10/2021).


Dikatakan, kekosongan struktural tersebut sudah terisi. “Sudah terbentuk dan tinggal susunan komposisinya aja. Untuk komisi pengawas ada 10 anggota. Sedangkan dewan kehormatannya ada berbagai kalangan, akademisi, tokoh masyarakat termasuk wartawan. Dan untuk majelisnya ada 5 orang,” terangnya saat ditemui di kantor DPC PERADI Kota Surabaya, di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX no.68, Surabaya.


Untuk komisi pengawas, dikatakan, tugasnya sementara hanya memfasilitasi untuk mediasi dan jika tidak ada penyelesaian akan lanjut ke dewan kehormatan untuk persidangan masalah etiknya. "Jika komisi pengawas dan dewan kehormatan aktif, tugas otomatis akan diambil alih," tuturnya.


Disisi lain, I Ketut Sudiharja, S.H., selaku penasihat hukum Ngambri saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, advokat itu sebagai penegak hukum seharusnya menegakkan hukum dan memberikan keadilan sesuai fakta bukan malah mengada-ada.

Halaman:

Editor: Koran Memo

Terkini

UMP Jawa Timur 2022 Ditetapkan, Naik 1,22 Persen

Senin, 22 November 2021 | 18:45 WIB

Polrestabes Surabaya Siap Jaga Keamanan Jelang Nataru

Senin, 15 November 2021 | 21:09 WIB
X